Yogyakarta — Wilayah Kerja Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti rapat daring yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Novita Ilmaris, dalam rangka membahas percepatan pemenuhan Kantor Wilayah Kerja (Wilker) HAM tahun 2026 serta strategi peningkatan kualitas serapan anggaran, Kamis (20/11/2025). Dalam arahannya, Sekjen menekankan bahwa percepatan pemenuhan kantor memerlukan koordinasi yang lebih intensif dan terukur dengan Pemerintah Daerah serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Disampaikan pula bahwa pemetaan ketersediaan ruang maupun aset idle harus dilakukan lebih awal, termasuk membuka opsi penyediaan gedung melalui mekanisme sewa apabila diperlukan untuk memastikan layanan HAM dapat berjalan optimal. Selain itu, Sekjen memberikan perhatian khusus pada realisasi anggaran, yang menjadi salah satu indikator kinerja utama menjelang penutupan tahun anggaran. Seluruh unit kerja diimbau untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan kegiatan prioritas tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Dari Wilayah Kerja HAM DIY, hadir secara daring Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Raden Putra Hendarwan yang melaporkan kesiapan wilayah serta progres koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan kantor. Rapat ditutup dengan penegasan Sekjen bahwa sinergi, percepatan, dan disiplin kinerja menjadi kunci dalam mendukung agenda reformasi tata kelola layanan HAM di seluruh wilayah.