YOGYAKARTA - Suasana pertemuan jajaran KemenHAM Wilayah Kerja DIY pada Selasa (18/11/2025) berlangsung hangat dan penuh makna ketika Inspektur Jenderal Kementerian HAM, Farid Junaedi, hadir memberikan penguatan integritas dan tata kelola kepada seluruh pegawai. Irjen membuka kegiatan dengan perkenalan diri serta perjalanan karier yang telah ditempuhnya. Kisah perjalanan tersebut bukan sekadar riwayat jabatan, tetapi refleksi tentang konsistensi, komitmen, dan dedikasi yang menjadi fondasi pengabdian seorang ASN. Dengan bahasa yang menenangkan namun tegas, Irjen menyampaikan motivasi hidup yang selama ini menjadi prinsip beliau: bekerja jujur, menjaga amanah, membangun budaya saling percaya, serta meyakini bahwa kualitas organisasi selalu bertumpu pada karakter pegawainya. Dalam penguatan substantifnya, Irjen menjelaskan kembali esensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) sebagai pilar utama tata kelola yang efektif. Irjen menegaskan bahwa SPIP-T bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan proses organisasi berjalan terukur, akuntabel, dan memiliki nilai tambah. Landasan hukum SPIP juga dipertegas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menjadi rujukan nasional dalam membangun sistem pengendalian intern yang kuat. Irjen turut menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang harus mengedepankan transparansi, akurasi, dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengelolaan anggaran adalah cerminan integritas, sehingga perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Turut mendampingi Irjen dalam kegiatan ini, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Nor Ustadi, bersama para Auditor Pertama: Rana Aullia, Berliani Azizah, dan Annisa Motik K. Mereka kemudian melanjutkan penyajian materi teknis dan pendalaman terkait SPIP-T dalam sesi berikutnya. Kegiatan ini menjadi momentum penyegaran nilai, meneguhkan semangat penguatan integritas, serta mendorong seluruh jajaran untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola, demi pelayanan publik berbasis HAM yang semakin profesional dan terpercaya.