Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menormalisasi Sungai Winongo merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana bagi masyarakat. Penataan bantaran sungai, termasuk pembongkaran kandang ayam dan bangunan yang tidak sesuai peruntukan, pada dasarnya adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam perspektif Kementerian HAM, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk hadirnya negara dalam memastikan ruang hidup publik tetap aman, tertata, dan berkelanjutan. Sungai bukan hanya entitas ekologis, tetapi juga ruang sosial yang harus dikelola secara adil untuk kepentingan bersama.

Menempatkan HAM sebagai Fondasi Kebijakan

Penataan Sungai Winongo perlu dilihat sebagai bagian dari upaya pemenuhan HAM secara menyeluruh. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan aman harus berjalan beriringan dengan hak atas penghidupan yang layak. Oleh karena itu, setiap langkah penertiban yang dilakukan perlu memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.

Kementerian HAM mendorong agar pendekatan yang digunakan tidak semata berbasis penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip HAM, yaitu:

Partisipasi bermakna masyarakat, melalui dialog dan pelibatan aktif warga dalam setiap tahapan kebijakan

Non-diskriminasi, dengan memastikan tidak ada kelompok yang terdampak secara tidak proporsional

Akuntabilitas negara, melalui penyediaan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pendekatan ini penting agar proses penataan tidak hanya menghasilkan keteraturan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Mendorong Solusi Berbasis Pemberdayaan

Kementerian HAM memandang bahwa penataan bantaran sungai harus menjadi bagian dari transformasi sosial yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah afirmatif yang mampu menjaga keberlanjutan hidup masyarakat, seperti:

Pengembangan alternatif mata pencaharian yang layak

Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas

Skema relokasi atau penataan ulang yang manusiawi dan partisipatif

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek penertiban, tetapi juga subjek pembangunan yang berdaya.

Kolaborasi untuk Pembangunan Berkeadilan

Keberhasilan normalisasi Sungai Winongo tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan ini mampu menghadirkan keadilan sosial. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci.

Kementerian HAM siap mendorong penguatan perspektif HAM dalam setiap kebijakan publik, termasuk melalui instrumen seperti penilaian kepatuhan HAM dalam sektor bisnis dan kegiatan usaha, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

Penutup

Normalisasi Sungai Winongo adalah langkah penting menuju lingkungan yang lebih baik. Namun, lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menempatkan manusia sebagai pusatnya.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM, penataan ruang tidak hanya akan menghasilkan lingkungan yang tertib dan aman, tetapi juga masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan bermartabat.