Sejak dibentuknya Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian tersendiri yang saat ini dipimpin oleh Natalius Pigai, penguatan fungsi pelayanan dan perlindungan HAM di daerah menjadi semakin strategis. Salah satu bentuk penguatan tersebut tercermin dalam Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.

Di dalam regulasi ini, terdapat klausul penting yang sering menjadi perhatian publik, yakni frasa:

"penanganan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia”

Lalu, apa sebenarnya makna dan implikasinya?

1️⃣ Apa Itu “Dugaan Pelanggaran HAM”?

Istilah “dugaan pelanggaran HAM” merujuk pada laporan atau pengaduan masyarakat mengenai peristiwa yang "diduga" mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia, tetapi belum melalui proses verifikasi dan evaluasi lebih lanjut.

Penggunaan kata "dugaan” memiliki makna penting:

• Menghindari penetapan kesimpulan sepihak sebelum proses klarifikasi.
• Menjaga asas kehati-hatian dan objektivitas.
• Sejalan dengan prinsip due process of law.

Dengan kata lain, Kantor Wilayah tidak serta-merta menyatakan telah terjadi pelanggaran, melainkan memproses laporan secara administratif dan profesional.

2️⃣ Dasar Hukum dalam Permenham

Dalam Permenham Nomor 2 Tahun 2025, fungsi tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 huruf b, yang menyatakan bahwa Kantor Wilayah menyelenggarakan tugas teknis di bidang:

• Penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM
• Pembelaan HAM
• Penilaian kepatuhan HAM
• Analisis dan evaluasi instrumen HAM
• Penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat

Artinya, penanganan dugaan pelanggaran HAM bukan tugas tambahan, melainkan bagian inti dari mandat kelembagaan Kantor Wilayah.

3️⃣ Siapa yang Menangani di Daerah?

Dalam struktur organisasi, fungsi ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia.

Bidang ini bertugas:

• Menerima dan memverifikasi pengaduan
• Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait
• Memantau tindak lanjut penyelesaian
• Menyusun laporan dan rekomendasi

Dengan struktur ini, pelayanan pengaduan masyarakat menjadi lebih terorganisir dan akuntabel.

4️⃣ Ruang Lingkup Penanganan

Penanganan dugaan pelanggaran HAM di Kantor Wilayah umumnya meliputi:

1. Penerimaan laporan masyarakat

2. Klarifikasi awal dan verifikasi administratif

3. Koordinasi lintas instansi

4. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut

5. Pelaporan kepada kementerian pusat

6. Fasilitasi pemulihan hak (terutama dalam konteks tertentu)

Perlu dipahami bahwa Kantor Wilayah bukan lembaga peradilan. Fungsinya lebih pada:

• Fasilitasi
• Mediasi
• Monitoring
• Penguatan kepatuhan HAM

5️⃣ Mengapa Klausul Ini Penting?

Kehadiran klausul “dugaan pelanggaran HAM” menunjukkan beberapa hal penting:

✔ Negara hadir dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat

✔ Ada jalur administratif resmi di tingkat provinsi

✔ Penguatan sistem perlindungan HAM berbasis daerah

✔ Integrasi antara pelayanan publik dan perspektif HAM

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, keberadaan fungsi ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Penutup

Klausul “penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM” dalam Permenham Nomor 2 Tahun 2025 bukan sekadar istilah normatif, melainkan fondasi operasional bagi Kantor Wilayah dalam menjalankan mandat pelayanan dan perlindungan HAM di daerah.

Dengan pendekatan administratif yang hati-hati dan berbasis koordinasi, Kantor Wilayah berperan sebagai garda depan negara dalam memastikan setiap laporan masyarakat mendapatkan perhatian, penanganan, dan tindak lanjut yang profesional.