Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan satu janji besar: memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi layak tanpa diskriminasi. Namun ketika publik mulai mempertanyakan harga komponen dan kualitas menu, perdebatan tak lagi sebatas isi kotak makan. Ia menjelma diskusi tentang hak asasi manusia—khususnya hak atas pangan yang aman, bergizi, dan transparan pengelolaannya.

Dalam perspektif HAM, negara bukan hanya berkewajiban memberi, tetapi juga menjamin kualitas dan akuntabilitas atas apa yang diberikan.

Hak atas Pangan Bukan Sekadar Kenyang

Hak atas pangan diakui dalam berbagai instrumen internasional dan menjadi bagian dari kewajiban konstitusional negara. Hak ini tidak berhenti pada ketersediaan makanan, melainkan mencakup empat unsur utama:

Ketersediaan (availability),

Keterjangkauan (accessibility),

Kelayakan dan keamanan (adequacy & safety),

Keberterimaan secara sosial dan budaya (acceptability).

Ketika menu MBG dipertanyakan karena dianggap tidak sebanding dengan nilai anggaran, publik sebenarnya sedang menguji dua aspek terakhir: kelayakan dan transparansi.

Di sinilah polemik dapat dibaca sebagai mekanisme kontrol sosial yang sehat.

Transparansi Harga: Bagian dari Hak untuk Tahu

Salah satu gagasan inovatif yang mengemuka adalah pencantuman harga setiap komponen menu berdasarkan referensi resmi pemerintah daerah—misalnya daftar harga bahan pokok yang dirilis Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Pertanian dan Pangan setempat.

Dalam kacamata HAM, ini bukan sekadar urusan teknis administrasi. Transparansi harga adalah pengejawantahan dari hak atas informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara dibelanjakan, terutama untuk program yang menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah.

Jika harga pisang, telur, atau susu dalam paket MBG merujuk pada data resmi daerah, ruang spekulasi menyempit. Negara menunjukkan bahwa belanja publik tunduk pada standar yang terukur, bukan asumsi sepihak penyedia.

Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah; ia justru fondasi kepercayaan.

Standar Mutu: Halal, SNI, dan Izin Edar

Aspek kedua adalah standar keamanan dan mutu pangan. Produk olahan dalam MBG idealnya memenuhi syarat minimal:

Bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga berwenang,

Memenuhi Standar Nasional Indonesia dari Badan Standardisasi Nasional,

Memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Persyaratan ini bukan formalitas birokrasi. Ia adalah perlindungan konkret terhadap hak anak untuk mengonsumsi makanan yang aman dan layak.

Dalam konteks HAM, kegagalan menjamin keamanan pangan bisa dikategorikan sebagai kelalaian negara memenuhi kewajiban perlindungan (to protect).

Jika Produk Basah: Rantai Proses Harus Diaudit

Bagaimana dengan makanan basah atau siap saji?

Di sinilah pendekatan berbasis hak menuntut evaluasi menyeluruh: dari proses pengolahan, sanitasi dapur, pengemasan, hingga distribusi. Audit berkala terhadap standar higiene dan keamanan pangan menjadi bentuk tanggung jawab preventif.

Karena hak atas pangan tak hanya soal apa yang terlihat di meja makan, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dapur dan sepanjang rantai distribusi.

Dari Polemik ke Reformasi Tata Kelola

Polemik harga MBG dapat dilihat sebagai krisis kecil dalam program besar. Namun dalam perspektif HAM, ia justru membuka ruang reformasi tata kelola:

Harga berbasis data resmi daerah.

Kewajiban sertifikasi dan izin edar.

Audit proses produksi dan distribusi.

Pelibatan publik dalam pengawasan.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai pengkritik semata, melainkan sebagai bagian dari sistem kontrol demokratis.

Pada akhirnya, hak atas pangan bukan hanya tentang isi piring. Ia adalah tentang martabat. Dan martabat selalu menuntut transparansi, kualitas, serta akuntabilitas.

Jika MBG mampu bertransformasi ke arah itu, maka polemik hari ini bisa menjadi fondasi kebijakan yang lebih matang esok hari.