Jakarta — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang) HAM 2025, yang mengusung tema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”, digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (8/12/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Mustafa Beleng, bersama perwakilan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil. Tema Musrenbang sejalan dengan prioritas pertama Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemajuan HAM merupakan fondasi pembangunan manusia Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM harus menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa Musrenbang HAM 2025 merupakan forum strategis untuk memastikan prioritas HAM dapat diterjemahkan ke dalam rencana, program, dan kegiatan konkret di berbagai tingkatan pemerintahan. Pigai menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan program prioritas HAM untuk tahun 2026. Ia menilai Musrenbang HAM sebagai ruang koordinasi penting untuk memperkuat ekosistem perlindungan HAM di tingkat nasional dan daerah.

Dukungan legislatif disampaikan oleh Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, yang menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung pengarusutamaan HAM melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan HAM harus mencakup seluruh dimensi, baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk layanan dasar publik.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang) HAM 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang dapat menjadi dasar implementasi kebijakan berbasis HAM, sehingga arah pembangunan nasional ke depan semakin inklusif, adil, dan berkelanjutan.