Sleman – Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (PDK) HAM Kementerian HAM melakukan pengamatan situasi terhadap pelaksanaan pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia (HAM) pada masa Mudik Lebaran 2026 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (14/3). Pemantauan dilakukan di Terminal Jombor serta Posko Mudik Terpadu Tempel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Sambiyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada pemudik berjalan baik serta tetap memperhatikan aspek pemenuhan dan pelindungan HAM.

“Kami melakukan pengamatan langsung terhadap fasilitas dan layanan yang tersedia bagi pemudik, termasuk keamanan, kenyamanan, serta akses terhadap informasi dan pelayanan dasar. Secara umum situasi di lapangan terpantau kondusif,” ujar Sambiyo.

Di Terminal Jombor, tim meninjau operasional terminal yang merupakan terminal tipe B dan menjadi salah satu titik keberangkatan bus bagi pemudik. Berdasarkan keterangan pihak pengelola, terdapat sekitar 40 agen bus yang beroperasi di kawasan terminal, dengan sebagian besar menggunakan lahan secara mandiri di sekitar area terminal.

Kepala Dinas Perhubungan Sleman Heri Kuntadi menjelaskan bahwa berbagai fasilitas penunjang telah disiapkan untuk mendukung kenyamanan pemudik.

“Di Terminal Jombor tersedia ruang kesehatan yang didukung tenaga medis dari Puskesmas Mlati, ruang laktasi bagi ibu menyusui, ruang istirahat bagi sopir dan awak bus, serta ruang bermain anak. Selain itu, area terminal juga telah dipantau melalui CCTV untuk menjaga keamanan,” jelas Heri.

Selain fasilitas tersebut, terminal juga menyediakan mushola, toilet umum, serta papan informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penumpang. Proses pembelian tiket pun terpantau berjalan tertib melalui agen resmi maupun secara daring tanpa ditemukan praktik percaloan.

Pada masa arus mudik, Terminal Jombor diperkirakan akan melayani sekitar 34.000 pengunjung. Meski kondisi pelayanan dinilai cukup baik, tim Direktorat Jenderal PDK mencatat masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tenaga Ahli Menteri HAM Ifdhal Kasim menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang inklusif agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi secara setara.

“Fasilitas bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan, seperti ketersediaan kursi roda, guiding block, dan sarana aksesibilitas lainnya. Ini penting agar pelayanan publik benar-benar ramah bagi semua,” ujarnya.

Setelah melakukan peninjauan di Terminal Jombor, tim melanjutkan pemantauan ke Posko Mudik Terpadu Tempel yang didirikan oleh Polresta Sleman bersama Dinas Perhubungan Sleman. Posko tersebut mulai beroperasi sejak 13 Maret 2026 dan menjadi pusat koordinasi pengamanan serta pengaturan lalu lintas selama periode arus mudik.

Kapolresta Sleman Kombes Pol Adhitya Panji Anom menjelaskan bahwa pengamanan arus mudik dilakukan melalui Operasi Ketupat yang melibatkan sinergi berbagai pihak.

“Operasi Ketupat dilaksanakan selama 13 hari pada masa arus mudik dan arus balik. Kami mengerahkan 209 personel yang ditempatkan di titik-titik strategis untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman,” jelas Adhitya.

Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian juga meningkatkan patroli serta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal selama masa mudik.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Sleman juga memastikan kesiapan infrastruktur penunjang, mulai dari pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum, pengaturan rekayasa lalu lintas, hingga perbaikan jalan serta memastikan lampu penerangan jalan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi arus lalu lintas di wilayah Sleman masih terpantau normal meskipun diperkirakan akan meningkat pada sore hari. Tim Direktorat Jenderal PDK Kementerian HAM pun mengapresiasi sinergi yang dilakukan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait dalam memastikan kelancaran arus mudik.

“Kami mengapresiasi upaya Polresta Sleman dan Dinas Perhubungan dalam mendukung kelancaran arus mudik. Langkah ini menjadi bagian penting dari pemenuhan dan pelindungan HAM, khususnya hak masyarakat atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan,” ujar Sambiyo.