YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menghadiri secara daring kegiatan Kick Off Satu Data HAM, Jumat (21/11/2025). Kegiatan yang digelar Kementerian HAM RI di Hotel Shangri-La Jakarta ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat integrasi, standardisasi, dan transparansi data HAM di tingkat nasional. Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmen penuh Kementerian HAM mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Cita Pertama mengenai penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui inisiatif Satu Data HAM, Kementerian HAM membangun ekosistem data yang inklusif dan kolaboratif bersama kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebagai fondasi kebijakan dan pembangunan yang berlandaskan prinsip HAM. Menteri HAM juga menegaskan bahwa Satu Data HAM merupakan bagian penting dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data HAM. Regulasi ini menjadi pijakan awal dalam penyelarasan standar data HAM secara nasional. “Mari bersama wujudkan visi besar: Satu Data HAM, Satu Komitmen untuk Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat,” ujar Menteri Pigai. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa penyusunan Perpres Bisnis dan HAM juga merupakan langkah strategis agar Indonesia dapat memenuhi standar OECD terkait responsible business conduct. Hal ini menjadi penting sebagai upaya meningkatkan daya saing negara dan mendorong kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sejalan dengan dinamika global, Satu Data HAM harus mampu menggambarkan potret pelanggaran HAM oleh aktor non-state dan individu, mengingat pergeseran pola pelanggaran yang tidak lagi sepenuhnya didominasi oleh negara. Partisipasi Kanwilker KemenHAM DIY dalam kegiatan ini menegaskan komitmen wilayah kerja dalam memperkuat integrasi data, memastikan bahwa pengelolaan data HAM di tingkat daerah dilakukan secara akurat, mutakhir, dan sesuai standar nasional. Transformasi digital ini diharapkan memperkuat pelayanan publik, pemantauan, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti yang objektif dan akuntabel.