Rencana pembentukan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukan sekadar penambahan struktur birokrasi. Ini tentang kebutuhan riil menghadirkan negara lebih dekat pada persoalan HAM yang hidup — dan sering kali belum tuntas — di wilayah yang dikenal sebagai kota budaya, kota pelajar, sekaligus destinasi wisata nasional.

ISU HAM DIY: TENANG DI PERMUKAAN, RUMIT DI AKAR

DIY sering terlihat aman dan damai. Namun di balik citra itu, tersimpan sejumlah persoalan HAM yang terus berulang dan belum sepenuhnya terurai oleh lembaga HAM yang ada.

Beberapa isu yang kerap mencuat antara lain:

- Hak atas tanah dan ruang hidup, terutama terkait konflik tanah Kasultanan, tanah desa, dan masyarakat kecil yang terhimpit kepentingan investasi dan pariwisata.
- Hak masyarakat adat dan komunitas lokal, yang belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam tata ruang dan kebijakan daerah.
- Hak atas hunian layak, terlihat dari kasus penggusuran, penataan kawasan wisata, hingga konflik di bantaran sungai dan wilayah perkotaan padat.
- Diskriminasi kelompok rentan, termasuk persoalan kebebasan berekspresi, minoritas, penyintas kekerasan seksual, hingga kelompok disabilitas yang masih belum sepenuhnya ramah akses.
- Hak atas lingkungan hidup, terutama dampak aktivitas industri ekstraktif di wilayah DIY, krisis air, dan tekanan ekologis akibat pariwisata massal.

Isu-isu ini sering kali berjalan sendiri-sendiri, tanpa satu rumah kelembagaan yang fokus pada pencegahan dan penguatan kebijakan HAM sejak hulu.

MENGAPA KANWIL KEMENHAM PENTING UNTUK DIY?

Selama ini, penanganan HAM di DIY banyak bergantung pada lembaga ad hoc, organisasi masyarakat sipil, atau mekanisme pusat yang jaraknya tidak selalu dekat dengan dinamika lokal. Kehadiran Kanwil KemenHAM DIY akan mengisi ruang kosong itu: menjadi simpul negara yang hadir secara konsisten, bukan insidental.

Kanwil KemenHAM dapat berperan sebagai “penerjemah” kebijakan HAM nasional ke dalam bahasa dan konteks keistimewaan DIY, termasuk relasinya dengan tradisi, budaya, dan tata pemerintahan lokal.

PRODUK HUKUM DAERAH: POTENSI BESAR, TANTANGAN NYATA

DIY punya peluang besar melahirkan produk hukum daerah berperspektif HAM. Perda dan kebijakan lokal dapat menjadi alat perlindungan, bukan sekadar regulasi administratif.

Potensi yang dapat dikawal Kanwil KemenHAM antara lain:
- Perda tentang perlindungan kelompok rentan dan minoritas 
- Kebijakan tata ruang yang menjamin hak atas tanah dan lingkungan hidup  
- Regulasi daerah berbasis gender equality dan inklusi disabilitas  
- Integrasi prinsip HAM dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah  

Tanpa pendampingan berbasis HAM, produk hukum daerah berisiko abai pada dampak sosial dan justru memproduksi konflik baru.

BISNIS, PARIWISATA, DAN HAM: SOAL YANG TAK BISA DIHINDARI

DIY adalah magnet investasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di sinilah isu Bisnis dan HAM menjadi krusial.

Prinsip tanggung jawab bisnis terhadap HAM sering berbenturan dengan praktik di lapangan: alih fungsi lahan, relasi kerja tidak adil, eksploitasi ruang publik, hingga marginalisasi warga lokal. Kanwil KemenHAM DIY berpotensi mendorong kepatuhan bisnis terhadap standar HAM — bukan dengan pendekatan represif, tetapi lewat edukasi, asistensi, dan kolaborasi multisektor.

Bisnis yang patuh HAM bukan penghambat pembangunan, justru fondasi keberlanjutan.

DARI KOTA PELAJAR KE RUANG PEMBELAJARAN HAM

Dengan ekosistem akademik yang kuat, DIY berpeluang menjadi laboratorium pembelajaran HAM nasional. Kanwil KemenHAM bisa menjadi penghubung antara kampus, masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem HAM yang hidup dan membumi.

PENUTUP: KANWIL DIY, INVESTASI KEADILAN JANGKA PANJANG

Membentuk Kantor Wilayah KemenHAM DIY bukan soal menambah kantor, tetapi menambah keberanian negara untuk hadir lebih dekat, mendengar lebih serius, dan bertindak lebih adil.

DIY tidak kekurangan simbol budaya. Yang dibutuhkan adalah pelembagaan keadilan agar HAM tidak hanya jadi slogan, tetapi realitas yang dirasakan warganya.