Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta baru-baru ini bukan sekadar peristiwa pidana yang berdiri sendiri. Ia adalah cermin yang memperlihatkan sisi rapuh dalam tata kelola usaha—khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kelompok rentan.

Di balik kejadian tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar:

di mana posisi hak asasi manusia dalam praktik bisnis kita?

Anak-anak, sebagai kelompok paling rentan, seharusnya berada dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan mendukung tumbuh kembangnya. Namun ketika sebuah lembaga pengasuhan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan, maka persoalan yang muncul bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga kegagalan sistem dalam mengantisipasi risiko.

Di sinilah pendekatan Bisnis dan HAM menjadi relevan—bahkan mendesak.

---

Bisnis Tidak Lagi Netral terhadap HAM

Dalam paradigma modern, bisnis tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas yang netral. Setiap aktivitas usaha memiliki potensi dampak terhadap hak asasi manusia—baik positif maupun negatif.

Sektor daycare, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya adalah contoh nyata di mana relasi antara bisnis dan HAM sangat erat. Kesalahan kecil dalam pengelolaan bisa berujung pada pelanggaran serius.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistematis.

---

PRISMA: Instrumen Pencegahan, Bukan Sekadar Penilaian

Kementerian HAM telah mengembangkan platform PRISMA Kementerian HAM sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.

PRISMA bukan sekadar aplikasi administratif. Ia adalah alat strategis yang memungkinkan pelaku usaha untuk:

Mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran HAM dalam operasionalnya

Menyusun langkah mitigasi yang terukur

Memastikan adanya standar perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak

Membangun sistem pengawasan internal yang berkelanjutan

Dalam konteks kasus daycare, penerapan PRISMA sejak awal berpotensi mencegah terjadinya kekerasan. Risiko seperti kelalaian pengasuh, ketidakseimbangan rasio tenaga kerja, hingga tidak adanya mekanisme pengaduan dapat terdeteksi lebih dini.

Dengan kata lain, PRISMA bekerja sebagai early warning system berbasis HAM.

---

Kepatuhan HAM sebagai Legitimasi Usaha

Sering kali kepatuhan terhadap HAM dipersepsikan sebagai beban tambahan bagi pelaku usaha. Padahal, justru sebaliknya.

Di era keterbukaan informasi dan meningkatnya kesadaran publik, perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap HAM akan memperoleh:

Kepercayaan publik yang lebih tinggi

Reputasi yang kuat dan berkelanjutan

Perlindungan dari risiko hukum dan krisis

Daya saing yang lebih baik, termasuk di pasar global

Dalam konteks ini, PRISMA menjadi sarana bagi negara untuk memperkuat legitimasi bisnis, bukan sekadar mengawasi.

---

Peran Negara: Dari Penindakan ke Pencegahan

Kementerian HAM, termasuk di tingkat wilayah seperti DIY, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang.

Langkah yang perlu didorong antara lain:

Sosialisasi dan edukasi PRISMA kepada pelaku usaha, khususnya sektor rentan

Pendampingan teknis bagi usaha kecil dan menengah

Integrasi prinsip HAM dalam proses perizinan dan pengawasan usaha

Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak

Pendekatan ini menandai pergeseran penting:

dari sekadar penegakan hukum setelah kejadian, menjadi pencegahan berbasis sistem sebelum pelanggaran terjadi.

---

Momentum Perbaikan Bersama

Kasus daycare di Yogyakarta seharusnya tidak berhenti sebagai berita sesaat. Ia harus menjadi momentum refleksi—baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha.

Kita tidak bisa menunggu tragedi berikutnya untuk bertindak.

Setiap pelaku usaha, sekecil apa pun skalanya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasionalnya tidak melanggar hak asasi manusia. Dan negara hadir untuk memfasilitasi hal tersebut melalui instrumen seperti PRISMA.

---

Penutup

Mengintegrasikan HAM dalam bisnis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

PRISMA hadir sebagai jembatan antara kepentingan usaha dan tanggung jawab kemanusiaan. Dengan menggunakannya, pelaku usaha tidak hanya melindungi konsumennya, tetapi juga melindungi masa depan usahanya sendiri.

Karena pada akhirnya,

bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang menghormati manusia.