Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan berbagai capaian strategis sepanjang tahun 2025 di bawah kepemimpinan Mustafa Beleng, S.H., yang dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHA-02.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Pelantikan tersebut ditetapkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta pada 12 Maret 2025.

Sejak awal masa tugasnya, Mustafa Beleng mengusung kepemimpinan yang menekankan penguatan P5HAM—pemajuan, penghormatan, penegakan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia—sebagai fondasi utama penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil Kemenham Jawa Tengah. Pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola internal, perluasan jangkauan layanan HAM di daerah, serta pembangunan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Layanan Kesekretariatan

Pada aspek internal organisasi, Kanwil Kemenham Jawa Tengah menempatkan reformasi birokrasi sebagai agenda prioritas. Hal ini tercermin dalam sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kantor wilayah, dengan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan yang ditargetkan mencapai 3,1 indeks pada tahun 2025. Berbagai pembenahan dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas layanan administrasi, penguatan koordinasi lintas bidang, hingga penataan sistem kerja yang lebih responsif dan akuntabel.

Implementasi Program Aksi HAM dan Kepuasan Masyarakat

Dalam ranah eksternal, kepemimpinan Mustafa Beleng mendorong optimalisasi peran daerah dalam pelaksanaan kebijakan nasional HAM. Sasaran strategis diarahkan pada meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM (RANHAM) serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM. Target yang ditetapkan mencakup 75 persen pelaksanaan RANHAM di wilayah serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan HAM sebesar 2,7.

Upaya ini diwujudkan melalui pendampingan intensif kepada pemerintah daerah, fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan mekanisme layanan pengaduan HAM yang lebih mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengarusutamaan Regulasi Berperspektif HAM

Selain itu, Kanwil Kemenham Jawa Tengah juga berperan aktif dalam mendorong regulasi daerah yang berperspektif HAM. Pada tahun 2025, ditetapkan target 50 persen Peraturan Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia, disertai dengan peningkatan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap HAM dengan target indeks 3,1. Melalui kegiatan harmonisasi regulasi, sosialisasi, dan edukasi publik, Kanwil Kemenham Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan berdampak langsung pada perlindungan hak warga negara.

Prestasi dan Capaian Kinerja Sepanjang 2025

Berbagai capaian tersebut tercermin dalam pemberitaan sejumlah media nasional dan daerah sepanjang periode Maret hingga Desember 2025. Kanwil Kemenham Jawa Tengah dinilai aktif memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta elemen masyarakat sipil dalam memperluas pemahaman HAM dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM. Kegiatan sosialisasi, asistensi RANHAM, serta penguatan layanan pengaduan HAM menjadi sorotan sebagai langkah konkret menghadirkan negara dalam pemenuhan hak warga.

Sinergi Kelembagaan dan Dukungan Pembentukan Kanwil Kemenham DIY

Dalam konteks pengembangan kelembagaan, kepemimpinan Mustafa Beleng juga menunjukkan peran strategis melalui upaya membangun sinergi lintas wilayah. Salah satu langkah penting adalah audiensi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait rencana pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM DIY. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan HAM dan memperkuat kehadiran negara di tingkat daerah.

Langkah koordinatif tersebut mendapat respons positif dari pemerintah daerah DIY dan menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antarwilayah kerja. Upaya ini menegaskan peran Kanwil Kemenham Jawa Tengah sebagai mitra strategis dalam proses transisi dan penguatan kelembagaan HAM di wilayah sekitarnya, sekaligus mencerminkan kapasitas kepemimpinan yang kolaboratif dan visioner.

Penutup

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kanwil Kemenham Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan arah kepemimpinan yang progresif dan berorientasi pada hasil. Di bawah komando Mustafa Beleng, penguatan P5HAM tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi diterjemahkan dalam program nyata, target terukur, dan kerja kolaboratif lintas sektor. Ke depan, Kanwil Kemenham Jawa Tengah diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan HAM yang inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.